 |
| Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2020 |
Kemendikbud menerbitkan Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2020 atau Juknis BOS Reguler tahun 2020. Ada empat pokok perubahan Juknis BOS tahun 2020 dibandingkan Juknis BOS tahun sebelumnya. Keempat pokok perubahan Juknis BOS tahun 2020 yang tertuang dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2020, yakni 1) mengubah kebijakan penyaluran dana BOS. Mendikbud, Nadiem Makarim menyatakan penyaluran BOS bakal langsung ke rekening sekolah; 2) penggunaan dana BOS juga bakal dibuat fleksibel. Hal itu sebagai langkah awal untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer; 3) nilai satuan BOS juga mengalami peningkatan. Dalam kebijakan 2020 ini, tiap peserta didik mendapatkan hak dana bos kenaikan masing-masing Rp100.000 dari tahun sebelumnya, di sekolah tingkat dasar maupun menengah; 4) pelaporan BOS juga bakal diperketat. Tujuannya agar lebih transparan dan akuntabel.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS SD
SMP SMA SMK Tahun 2020 atau Juknis BOS Reguler
tahun 2020, Pengelolaan dana BOS Reguler di Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dana BOS Reguler dikelola
oleh Sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu,
kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah;
b. perencanaan mengacu
pada hasil evaluasi diri sekolah;
c. Sekolah memiliki kewenangan
untuk menentukan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan
sekolah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS Reguler;
d. penggunaan dana BOS Reguler
hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di Sekolah dan tidak ada
intervensi atau pemotongan dari pihak manapun;
e. penggunaan dana BOS Reguler
harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah,
guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam
bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan
dana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan
Pendidikan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar
Peserta Didik di Sekolah.
f. pengelolaan dana BOS
Reguler di Sekolah dilakukan oleh tim BOS Sekolah;
g. tim BOS Sekolah
ditetapkan oleh kepala Sekolah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1) kepala Sekolah sebagai penanggung jawab;
2) anggota terdiri dari:
a) bendahara;
b) 1 (satu) orang dari
unsur guru;
c) 1 (satu) orang dari
unsur Komite Sekolah; dan
d) 1 (satu) orang dari
unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh
kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari
terjadinya konflik kepentingan;
h. pengelolaan dana BOS
Reguler pada sekolah terbuka melibatkan pengelola sekolah terbuka dengan penanggung
jawab kepala sekolah induk sesuai dengan jenjangnya;
i. tugas dan tanggung
jawab tim BOS Sekolah sebagai berikut:
1) mengisi dan memutakhirkan data Sekolah secara lengkap dan
valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah;
2) bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data
Sekolah yang masuk dalam Dapodik;
3) menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas,
efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler;
4) melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan
oleh Kementerian;
5) memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi,
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS Reguler;
6) menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan
dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan
dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman
bos.kemdikbud.go.id;
8) menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler
melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
9) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan
dana BOS Reguler yang diterima;
10) bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan
melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap
seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang berasal dari dana BOS Reguler maupun
dari sumber lain; dan
11) memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
Mengacu pada Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS SD
SMP SMA SMK Tahun 2020 atau Juknis BOS Reguler
tahun 2020, berikut Komponen penggunaan dana BOS Reguler tahun 2020 berserta
rincian tiap-tiap Komponen penggunaan dana BOS Reguler tahun 2020 sebagai berikut;
1) Komponen Pembiayaan penerimaan peserta didik baru
meliputi:
a) penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan
peserta didik baru, dan biaya layanan penerimaan peserta didik baru dalam
jaringan;
b) biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
c) penentuan peminatan bagi Sekolah yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah dan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik bagi
Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
d) pendataan ulang bagi Peserta Didik lama; dan/atau
e) kegiatan lainnya dalam rangka penerimaan peserta didik
baru yang relevan;
2) Komponen Pembiayaan pengembangan perpustakaan
digunakan untuk:
a) penyediaan buku teks utama dengan ketentuan:
(1) disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan;
(2) memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk setiap Peserta Didik
pada setiap tema/mata pelajaran;
(3) memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap
tema/mata pelajaran yang diajarkan;
(4) buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai
dan ditetapkan oleh Kementerian; dan
(5) buku yang dibeli oleh Sekolah harus dijadikan pegangan
dalam proses pembelajaran di Sekolah;
b) penyediaan buku teks pendamping dengan ketentuan:
(1) disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan; dan
(2) buku yang dibeli Sekolah adalah buku yang telah dinilai
dan ditetapkan oleh Kementerian;
c) penyediaan buku non teks dengan ketentuan:
(1) Sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung
proses pembelajaran di Sekolah, diutamakan untuk menunjang penguatan pendidikan
karakter dan pengembangan literasi Sekolah; dan
(2) buku yang dibeli Sekolah adalah buku yang telah dinilai
dan ditetapkan oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah; dan/atau
d) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional
layanan perpustakaan;
3) Komponen Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
digunakan untuk:
a) kegiatan pembelajaran meliputi:
(1) penyediaan alat/bahan pendukung pembelajaran;
(2) pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan dan
persiapan ujian;
(3) biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis
teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, dan pengembangan buku elektronik;
(4) pembelian atau langganan buku digital dan/atau aplikasi
pembelajaran digital;
(5) pembelian perangkat lunak atau peranti lunak asli dan/atau
pengembangan aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran;
(6) pengembangan kegiatan literasi, pendidikan karakter,
penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan keluarga di Sekolah;
dan/atau
(7) pembiayaan kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam
rangka menunjang proses pembelajaran; dan/atau
b) kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran meliputi:
(1) mendukung penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai
dengan kebutuhan Sekolah, termasuk pembiayaan lomba di Sekolah;
(2) pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan/lomba di
dalam negeri; dan/atau
(3) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang
operasional kegiatan ekstrakurikuler;
4) Komponen pembiayaan kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
meliputi:
a) pembiayaan untuk penyelenggaraan ulangan harian, ulangan
tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah,
ujian sekolah berbasis komputer dan/atau ujian lainnya termasuk penyediaan
laporan hasil ulangan/ujian; dan/atau
b) pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen/evaluasi
pembelajaran di Sekolah;
5) Komponen pembiayaan administrasi kegiatan Sekolah
digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan operasional rutin Sekolah,
yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan
meliputi:
a) pembelian alat dan/atau bahan habis pakai yang dibutuhkan
dalam mendukung kegiatan pembelajaran, akreditasi, administrasi, layanan umum,
tata usaha dan perkantoran;
b) pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan Sekolah
meliputi tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan/atau
alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya;
c) pembiayaan penyelenggaraan rapat tim BOS Sekolah, tidak
termasuk komponen honor;
d) biaya perjalanan dalam rangka pengambilan dana untuk
keperluan Sekolah di bank atau kantor pos;
e) biaya perjalanan dalam rangka koordinasi dan pelaporan
program dana BOS Reguler kepada dinas yang menangani urusan pendidikan provinsi/
kabupaten/kota;
f) penggandaan laporan dan/atau pembiayaan korespondensi;
g) pembiayaan untuk membangun, mengembangkan, dan/atau memelihara
laman Sekolah dengan domain sch.id;
h) pembiayaan kegiatan pengembangan Sekolah meliputi kegiatan
sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah
adiwiyata, atau kegiatan pengembangan lainnya;
i) pembiayaan penyelenggaraan kegiatan keamanan dan kebersihan
Sekolah;
j) pembiayaan pengelolaan Sekolah melalui aplikasi yang sudah
disiapkan oleh Kementerian antara lain perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan
melalui aplikasi RKAS, penyampaian laporan hasil belajar melalui aplikasi
e-rapor, dan pendataan melalui aplikasi Dapodik;
k) pembiayaan bagi Sekolah yang berada di daerah terpencil
dan belum ada jaringan listrik, antara lain untuk menyewa atau membeli genset
atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan di daerah
tersebut, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan;
l) pembiayaan bagi Sekolah yang berada di daerah yang mengalami
bencana alam berdasarkan pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah, dana BOS Reguler dapat digunakan untuk membiayai penanggulangan dampak
darurat bencana selama masa tanggap darurat;
m) penyediaan konsumsi; dan/atau
n) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional
administrasi kegiatan Sekolah;
6) Komponen pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga
kependidikan meliputi:
a) pembiayaan dalam rangka mengikuti atau menyelenggarakan
kegiatan dalam rangka pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga
kependidikan;
b) pembiayaan dalam rangka pengembangan inovasi terkait pengembangan
konten pembelajaran, metode pembelajaran, kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
dan/atau
c) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan
profesi guru dan tenaga kependidikan;
7) Komponen pembiayaan langganan daya dan/atau jasa
digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan/atau jasa yang
mendukung operasional Sekolah meliputi, pemasangan baru, penambahan kapasitas,
pembayaran langganan rutin, atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang
relevan;
8) Komponen pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak
ringan pada sarana dan prasarana Sekolah meliputi:
a) perbaikan kerusakan komponen non struktural bangunan Sekolah
dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari komponen terpasang
bangunan seperti:
(1) penutup atap;
(2) penutup plafond;
(3) kelistrikan;
(4) pintu, jendela dan aksesoris lainnya;
(5) pengecatan; dan/atau
(6) penutup lantai;
b) perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau
kursi Peserta Didik atau guru jika meja dan atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi
dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
c) perbaikan toilet Sekolah, tempat cuci tangan, saluran air
kotor dan sanitasi lainnya;
d) penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya
bagi Sekolah yang belum memiliki air bersih;
e) pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop,
proyektor, dan/atau pendingin ruangan;
f) pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum;
g) pemeliharaan taman dan fasilitas Sekolah lainnya;
h) penyediaan dan perawatan fasilitas/aksesibilitas bagi peserta
didik berkebutuhan khusus; dan/atau
i) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan
sarana dan prasarana Sekolah.
9) Komponen Komponen Penyediaan Alat Multi Media
Pembelajaran
Biaya penyediaan alat multi media pembelajaran merupakan pembiayaan dalam
rangka penyediaan kebutuhan alat multi media pembelajaran mengacu pada hasil
analisa kebutuhan meliputi:
a) komputer desktop/work station berupa Personal Computer
(PC)/All in One Computer untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
b) printer atau printer plus scanner;
c) laptop;
d) Liquid Crystal Display (LCD) proyektor; dan/atau
e) alat multi media pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang
pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
10) Komponen pembiayaan penyelenggaraan bursa kerja khusus,
praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan,
pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama meliputi:
a) biaya untuk penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau
SMALB termasuk perjalanan dinas pengelola bursa kerja khusus SMK atau SMALB
untuk pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri, dan/atau
evaluasi;
b) biaya untuk penyelenggaraan praktik kerja industri atau
lapangan bagi peserta didik SMK atau SMALB, termasuk perjalanan dinas
pembimbing mencari tempat praktek, bimbingan, atau pemantauan peserta didik praktek;
c) biaya untuk pemantauan kebekerjaan lulusan (tracer study)
SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinas;
d) biaya untuk pemagangan guru di industri untuk masing-masing
kompetensi keahlian yang dilaksanakan dalam bentuk:
(1) mengikuti pelatihan kerja di industri;
(2) magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk
atau jasa dalam merealisasi kesepakatan teaching factory;
(3) magang di industri untuk menghasilkan bahan baku
teaching factory;
(4) mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerjasama
dalam rangka memperoleh lisensi;
(5) mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikasi dari industri
atau lembaga sertifikasi; dan/atau
(6) mengikuti magang kerja untuk menjalin kerjasama dengan
industri;
e) biaya untuk penyelenggaraan SMK atau SMALB sebagai lembaga
sertifikasi profesi pihak pertama termasuk didalamnya pendirian dan pengembangan
ruang lingkup skema sertifikasi; dan/atau
f) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan
bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam
negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi
profesi pihak pertama;
11) Komponen Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi
keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian, dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris
berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau
SMALB. Rincian pembiayaan meliputi:
a) biaya untuk penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian,
sertifikasi kejuruan peserta didik SMK atau SMALB;
b) biaya untuk penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi
peserta didik SMK atau SMALB;
c) biaya untuk penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan
bahasa Inggris berstandar internasional dengan TOEIC (Test Of English For International
Communication) yang diperuntukkan bagi kelas akhir SMK atau SMALB.
Penyelenggaraan TOEIC hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk secara
resmi oleh organisasi pengembang TOEIC sebagai distributor untuk TOEIC di
Indonesia; dan/atau
d) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan
kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian, dan uji kompetensi
kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi
kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau
12) Komponen pembiayaan untuk pembayaran honor dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) pembayaran honor hanya diberikan kepada guru yang berstatus
bukan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1) tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019;
(2) memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan;
dan
(3) belum memiliki sertifikat pendidik; dan
b) dalam hal terdapat sisa dana dalam pembayaran honor terhadap
guru sebagaimana dimaksud pada huruf a) maka honor dapat diberikan kepada tenaga
kependidikan yang berstatus bukan aparatur sipil negara di Sekolah.
Selengkapnya silahkan download dan
baca Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS SD
SMP SMA SMK Tahun 2020 atau Juknis BOS Reguler
tahun 2020
Demikian informasi tentang Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS SD
SMP SMA SMK Tahun 2020 atau Juknis BOS Reguler
tahun 2020. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.
