thumbnail

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN, DAN WAKIL PRESIDEN, PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Posted by INFO PUBLIK on Wednesday, August 1, 2018


Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Berikut ini beberapa kutipan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018.


Bakal Calon Anggota DPR, Anggota DPD, dan  Anggota DPRD
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 terkait Bakal Calon Anggota DPR, Anggota DPD, dan  Anggota DPR dinyatakan bahwa:

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018: Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil  bupati, walikota, wakil walikota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian  Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan  negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPRD.

Pasal 2 ayat (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan suratpengunduran diri dan tidak dapatditarik kembali.

Pasal 2 ayat (3)  Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali.

Pasal Pasal 3 ayat (1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan /atau badan usaha milik desa, atau badan lain yanganggarannya bersurnber dari keuangan negara harusmengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota  DPD.

Pasal Pasal 3 ayat (2) Pengunduran diri dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal Pasal 3 ayat (3)  Perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara  Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, dan karyawan padabadan usaha milik negara dan /atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usahamilik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan  pengaktifan kembali.

Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018: Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemiliahan umum atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya,  kecuali Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Majelis  Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, dan anggota DPD, gubemur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,  walikota, dan wakil walikota.

Pasal 18 ayat (2) Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karyawanatau pejabat badan usaha milik negara atau  badan usaha milik daerah harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 18 ayat (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diri dan ayat (2) dinyatakan dengan surat pengunduran dan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 18 ayat (4) Pejabat negara, aparatur sipil negara, anggota  Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia, karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang  mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali.

Permimaan Izin Dalam Pencaionan Presiden Dan Wakil Presiden
Presiden Jokowi menandatangani PP Nomor 32 Tahun 2018 pada 18 Juli 2018 lalu. PP tersebut mengatur soal tata cara pelaksanaan cuti kampanye bagi para pejabat yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, DPD atau menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu, aturan mewajibkan kepala daerah izin kepada presiden apabila ingin mencalonkan diri dalam Pilpres. Pasal 29 ayat (1). Pasal itu berbunyi, 'Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden.

Ayat (2) Pasal 29 berbunyi, 'Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota dalam waktu paling lama 15 hari setelah menerima surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29 ayat (4) pun menekankan, 'Surat permintaan izin gubemur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden.

Tata Cara Pelaksanaan Cuti Kampanye
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 ini, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, atau ikut serta dalam Kampanye Pemilihan Umum.  “Dalam melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud, Presiden dan Wakil Presiden harus menjalankan Cuti,” bunyi Pasal 30 ayat (2) PP ini.

Sementara menteri atau pejabat setingkat menteri, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 ini, dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan: a. berstatus sebagai anggota partai politik atau; b. anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Adapun gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan: a. sebagai calon presiden atau wakil presiden; b. berstatus anggota partai politik; atau c. anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Saat melaksanakan kampanye, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 ini, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus menjalankan cuti. Selain itu, PP ini menegaskan, Presiden, Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Cuti Presiden, Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota untuk melakukan Kampanye Pemilihan Umum disesuaikan dengan jangka waktu Kampanye Pemilihan Umum,” bunyi Pasal 33 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 ini.


Selengkapnya silahkan baca dan download  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 -----disini-----


Demikian info tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Berikut ini beberapa kutipan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018. semoga bermanfaat. Terima kasih.



Blog, Updated at: 5:41 AM
thumbnail

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA DAERAH

Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28 Tahun 2018 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.
Blog, Updated at: 5:40 AM
thumbnail

PERKA BKN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Posted by INFO PUBLIK on Sunday, July 29, 2018

PERKA BKN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAn

Peraturan Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) Nomor : 8 Tahun 2018 Tanggal : 15 Mei 2018 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara
. Peraturan ini dibuat karena metode Compufer Assisted Test merupakan salah satu sarana untuk untuk mewujudkan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain Aparatur Sipil Negara yang objektif, transparan, akuntabeldan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Blog, Updated at: 3:24 AM
thumbnail

JABATAN CPNS / PNS UNTUK KUALIFIKASI LULUSAN SMA SMK SEDERAJAT

Posted by INFO PUBLIK on Thursday, July 26, 2018

JABATAN CPNS / PNS UNTUK KUALIFIKASI LULUSAN SMA SMK SEDERAJAT

Apa saja Jabatan CPNS / PNS untuk Kualifikasi Pendidikan SMA SMK Sederajat pada rekrutmen CPNS tahun 2018 ? Kita belum dapat mengetahuinya karena saat ini belum ada Pengumuman Resmi Penerimaan CPNS tahun 2018. Namun, jika ada pertanyaan apakah lulusan SMA SMK Sederajat dapat diangkat CPNS ? Jawabannya dimungkinkan karena masih terdapat Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintahan yang bisa diisi oleh lulusan SMA / SMK Sederajat.
Blog, Updated at: 11:28 PM
thumbnail

KUALIFIKASI PENDIDIKAN JABATAN PELAKSANA PNS KEMENAG BERDASARKAN PMA NOMOR 12 TAHUN 2018

Posted by INFO PUBLIK on Wednesday, July 25, 2018

PMA Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS Pada Kementerian Agama

Jika kita sekedar ingin mengetahui kualifikasi pendidikan PNS Kemenag yang dibutuhkan untuk jabatan pelaksanaan. Kita bisa mengetahuinya dengan membaca Lampiran PMA Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS Pada Kementerian Agama. Ini disebabkan acuan penetapan kebutuhan PNS kemenang untuk jabatan pelaksana mesti mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) tersebut.
Blog, Updated at: 8:37 AM
thumbnail

PERMENDIKBUD NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERMENDIKBUD NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Untuk penguatan tata kelola dan akuntabilitas, penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menindaklanjuti hasil audit. Berkaitan dengan hal tersebut telah diterbikan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Blog, Updated at: 5:03 AM
thumbnail

PERMENDIKBUD NO 28 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Posted by INFO PUBLIK on Friday, July 20, 2018

Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016

Dalam Permendikbud No 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Sedangkan yang dimaksud Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.
Blog, Updated at: 8:12 AM
thumbnail

PERMENDIKBUD NOMOR 25 TAHUN 2018

Posted by INFO PUBLIK on Thursday, July 19, 2018

PERMENDIKBUD NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK  SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor Permendikbud 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Permendikbud ini dikeluarkan dalam rangka melaksanakan  ketentuan Pasal 88  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik.
Blog, Updated at: 7:19 AM
thumbnail

PERMENDIKBUD NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN UPACARA BENDERA DI SEKOLAH

Posted by INFO PUBLIK on Tuesday, July 17, 2018

PERMENDIKBUD NOMOR 22 TAHUN 2018  TENTANG PEDOMAN UPACARA BENDERA DI SEKOLAH

Dalam rangka melaksanakan Upacara Bendera di Sekolah dan menegaskan Lagu Indonesia Indonesia Raya 3 Stanza waji dinyanyikan dalam upacara bendera, kemendikbud telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah. Selain itu, permendikbud ini juga diatur Susunan acara Upacara bendera yang selama ini terkesan beragam.
Blog, Updated at: 10:31 PM
thumbnail

PERMENDIKBUD NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Posted by INFO PUBLIK on Monday, July 2, 2018

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018

Pasal 1 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, dinyatakan bahwa Penguatan  Pendidikan  Karakter (PPK)  adalah  gerakan  pendidikan  di  bawah tanggung  jawab  satuan  pendidikan  untuk  memperkuat karakter  peserta  didik  melalui  harmonisasi  olah  hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja  sama  antara  satuan  pendidikan,  keluarga,  dan masyarakat  sebagai  bagian  dari  Gerakan  Nasional Revolusi Mental (GNRM).
Blog, Updated at: 9:19 AM
thumbnail

PESAN WA / SMS UCAPAN SELAMAT IDUL FITRI 2018

Posted by INFO PUBLIK on Sunday, June 10, 2018

Ucapan atau SMS Selamat hari raya Idul Fitri
Sebelum menampilkan berbagai contoh Ucapan atau Pesan WhatsApp WA tentang Ucapan Selamat hari raya Idul Fitri 2018 (1439 H)., berikut penjalasan terkait menyampaikan ucapan selamat idul fitri berdasarkan kajian islam. Berdasarkan riwayat dari beberapa sahabat radhiyallahu ‘anhum bahwa mereka biasa mengucapkan selamat di hari raya di antara mereka dengan ucapan “Taqobbalallahu minna wa minkum” (Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian).
Blog, Updated at: 6:02 AM
thumbnail

PERMENDIKBUD NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG POLA KARIER PNS DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUD (KEMDIKBUD)

Posted by INFO PUBLIK on Friday, June 8, 2018

Permendikbud Nomor 19 Tahun 2018

Permendikbud Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemendikbud (Kemdikbud). Ada pun yang dimaksud Pola  Karier PNS dalam Permendikbud ini adalah pola  dasar  mengenai  urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan. 
Blog, Updated at: 12:19 PM
thumbnail

PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Posted by INFO PUBLIK on Wednesday, June 6, 2018

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam sosialisasi yang dialksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I),  dinyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 dimaksud untuk memaksimalkan penyerapan APBN/APBD. Itu sebabnya, aturan dalam Pepres ini lebih sederhana. Ini dilihat dari jumlah bab dan pasal yang terdapat pada perpres baru ini. Penyederhanaan peraturan tersebut membuat isi dari peraturan presiden merupakan hal-hal yang bersifat normatif. Hal-hal yang bersifat prosedural dan menyangkut tugas dan fungsi, diatur lebih lanjut di dalam peraturan turunan, seperti Peraturan Lembaga dari LKPP dan Peraturan Menteri dari kementerian terkait.
Blog, Updated at: 9:08 AM
thumbnail

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 (PERMENDAGRI NOMOR 13/2006) TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Posted by INFO PUBLIK on Sunday, June 3, 2018

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri Nomor 13/2006)

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri Nomor 13/2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk memahaminya berikut beberapa istilah yang terdapat dalam  Permendagri No 13/2006, yakni sebagai berikut:
Blog, Updated at: 6:25 AM
thumbnail

JADWAL SIARAN LANGSUNG PUTARAN FINAL PIALA DUNIA 2018

Posted by INFO PUBLIK on Saturday, May 26, 2018

JADWAL SIARAN LANGSUNG PUTARAN FINAL PIALA DUNIA 2018

Jadwal Siaran Langsung Putaran Final Piala Dunia 2018. Menghadapi putaran Final piala Dunia Sepak Bola Tahun 2018 yang akan berlangsung di Rusia, rasa kurang lengkap jika belum memiliki Jadwal siaran langsung Piala Dunia 2018 dan Channel atau saluran Televisi yang akan menyiarkan secara langsung putaran final Piala Dunia Sepak bola tahun 2018.
Blog, Updated at: 10:45 PM
thumbnail

BEASISWA S2 TAHUN 2018 UNTUK PEGAWAI PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGI KEBUDAYAAN

Posted by INFO PUBLIK on Friday, May 25, 2018

Dalam rangka Peningkatan dan Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan, bersama ini kami beritahukan bahwa Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Fakultas  Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Program Beasiswa S2 (Magister) tahun 2018 Program Studi Arkeologi, Program Studi Antropologi, Program Studi Ilmu Sejarah, dan Program Studi Ilmu Sastra Peminatan Filologi.
Blog, Updated at: 8:03 AM
thumbnail

PERMENDIKBUD NOMOR 15 TAHUN 2018

Posted by INFO PUBLIK on Thursday, May 24, 2018

PERMENDIKBUD NO 15 TAHUN 2018 

Mulai tahun pelajaran 2018/2019 Kemendikbud memberlakukan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Dalam Pasal 2 Permendikbud Nomor 15 dinyatakan 1)  Guru,  Kepala  Sekolah,  dan  Pengawas  Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal. 2)  Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.
Blog, Updated at: 11:44 AM
thumbnail

JUKNIS PEMBERIAN / PENCAIRAN THR PNS TAHUN 2018

JUKNIS PEMBERIAN / PENCAIRAN THR PNS TAHUN 2018

Menteri Keuangan telah menerbitkan Petunjuk Teknis atau Juknis Pemberian / Pencairan THR PNS Tahun 2018 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor  54/PMK. 05/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan.
Blog, Updated at: 9:11 AM
thumbnail

JUKNIS PEMBERIAN / PENCAIRAN GAJI KE-13 TAHUN 2018

JUKNIS PEMBERIAN / PENCAIRAN GAJI KE-13 TAHUN 2018

Menteri Keuangan telah menerbitkan Petunjuk Teknis atau Juknis Pemberian Gaji Ke-13 Kepada PNS, TNI, POLRI dan Penerima  Pensiun  atau  Tunjangan  Tahun 2018 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  (PMK) Nomor  52/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/Pmk.05/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. 
Blog, Updated at: 8:56 AM
thumbnail

PP NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEPADA PNS, TNI, POLRI, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN

Posted by INFO PUBLIK on Wednesday, May 23, 2018

Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 19 Tahun 2018

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan.  Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), dinyatakan bahwa PNS,  Prajurit  TNI,  Anggota  POLRI,  Pejabat  Negara, Penerima  Pensiun,  dan  Penerima  Tunjangan  diberikan Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018.
Blog, Updated at: 11:10 AM

----------------------------------------------