===========================================
thumbnail

LATIHAN SOAL DAN PEMBAHASAN TKB CPNS GURU SD SMP SMA SMK

Posted by INFO PUBLIK on Saturday, September 22, 2018

Latihan Soal Dan Pembahasan TKB CPNS Guru SD SMP SMA SMK.  Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB – TKB) merupakan suatu tes yang dikhususkan terhadap jurusan yang akan di ambil oleh pelamar. Biasanya Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB - TKB) ini sangat beragam dan disesuaikan dengan bidang atau jurusan masing-masing, jadi setiap peserta ujian CPNS belum tentu akan mendapatkan tes SKB - TKB yang sama.
Blog, Updated at: 11:38 AM
thumbnail

INI 8 KEMENTERIAN DAN INSTANSI YANG BUKA FORMASI CPNS 2018 UNTUK LULUSAN SMA / MA / SMK SEDERAJAT

Posted by INFO PUBLIK on Thursday, September 20, 2018

 FORMASI CPNS 2018 UNTUK LULUSAN SLTA (SMA / MA / SMK) SEDERAJAT

Kementerian dan Instansi mana saja yang membuka peluang atau formasi CPNS 2018 bagi lulusan SLTA (SMA / MA / SMK) Sederajat. Berikut Ini daftar 8 (delapan) Kementerian dan Instansi Yang Buka Formasi CPNS 2018 Untuk Lulusan SLTA SMA / MA / SMK Sederajat. Semoga posting ini bisa membantu para lulusan SLTA SMA/MA/SMK Sederajat yang berminat mengikuti seleksi CPNS tahun 2018.
Blog, Updated at: 12:37 PM
thumbnail

PERMENPAN RB NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANUGERAH APARATUR SIPIL TAHUN 2018

Posted by INFO PUBLIK on Saturday, September 15, 2018

Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anugerah Aparatur Sipil Tahun 2018

Sesuai Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anugerah Aparatur Sipil Tahun 2018 yang menjadi pertimbangan diselenggarakannya Anugerah Aparatur Sipil Negara Teladan dan Inspiratif Tahun 2018 adalah untuk  mendorong  peningkatan  kualitas  Aparatur Sipil  Negara  dan  upaya  pemberian  penghargaan  bagi Aparatur  Sipil  Negara  yang  telah  menunjukkan  kinerja dan  prestasi  yang  sangat  baik.
Blog, Updated at: 7:56 PM
thumbnail

PERMENPAN RB NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Posted by INFO PUBLIK on Friday, September 14, 2018

PERMENPAN RB NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, kembali menerbitkan aturan terkait Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah dengan menerbitkan Permenpan RB Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan terbitnya Permenpan ini maka Permenpan RB Nomor 25 tahun 2016 dan Permenpan RB Nomor 18 tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Blog, Updated at: 6:55 AM
thumbnail

PERMENPAN RB NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

PERMENPAN RB NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

Menurut Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dinyatakan bahwa yang dimaksud Jabatan  Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai  ruang  lingkup,  tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan  masyarakat  desa  melalui  penggerakan keswadayaan  masyarakat  untuk  mencapai  kemandirian yang berkelanjutan. Adapun Pejabat  Fungsional  Penggerak  Swadaya  Masyarakat yang selanjutnya  disebut  Penggerak  Swadaya  Masyarakat adalah jabatan  yang mempunyai  ruang  lingkup,  tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan  masyarakat  desa  melalui  penggerakan keswadayaan  masyarakat  dalam  rangka  mencapai kemandirian dan berkelanjutan.
Blog, Updated at: 6:53 AM
thumbnail

SOAL LATIHAN DAN PEMBAHASAN TES CPNS (PDF) TWK, TIU DAN TKP

Posted by INFO PUBLIK on Monday, September 10, 2018

Soal Latihan Dan Pembahasan Tes CPNS (PDF) TWK, TIU dan TKP

Soal Latihan Dan Pembahasan Tes CPNS (PDF) TWK, TIU dan TKP. Salah satu tahapan penting dalam seleksi CPNS adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Tahapan ini harus dilalui oleh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Seperti tahun lalu, pelaksanaan SKD CPNS tahun 2018 ini menggunakan system Computer Assisted Test (CAT), dan kelulusan menggunakan nilai ambang batas (passing grade). Nilai SKD memiliki bobot 40 persen, sementara Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bobotnya 60 persen.
Blog, Updated at: 12:20 PM
thumbnail

JADWAL PENDAFTARAN CPNS 2018 MULAI 19 SEPTEMBER 2018 MELALUI LAMAN http://sscn.bkn.go.id

Posted by INFO PUBLIK on Thursday, September 6, 2018

JADWAL PENDAFTARAN CPNS 2018 MULAI 19 SEPTEMBER 2018  MELALUI LAMAN http://sscn.bkn.go.id

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2018 resmi dibuka.  Pembukaan secara resmi Seleksi CPNS 2018 disampiakan Pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan CPNS oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Hotel Bidakara Jakarta pagi ini Kamis, (6/9/2018) telah disampaikan bahwa Jadwal pendaftaran CPNS 2018 akan dibuka mulai 19 September 2018. Total formasi yang tersedia untuk diperebutkan oleh pelamar berjumlah 238.015 yang terdiri dari 51.271 Instansi Pusat (76 Kementerian/lembaga) dan 186.744 (525 Instansi Daerah).

Kepala BKN Bima Haria Wibisana selaku Ketua Pelaksana Seleksi Nasional CPNS menyampaikan bahwa sistem pendaftaran dan seleksi CPNS 2018 akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional via http://sscn.bkn.go.id dan tidak ada pendaftaran melalui portal mandiri oleh Instansi. Selanjutnya proses seleksi akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT BKN) baik untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Lebih rinci Kepala BKN menguraikan bahwa BKN mengantisipasi dengan jumlah peserta seleksi yang bisa mencapai 5 hingga 6 Juta orang dan total pelamar akan melampaui total peserta. Berdasarkan review seleksi CPNS 2017, kesulitan update data Nomor Indentitas Kependudukan (NIK) menjadi kendala terbanyak pelamar. Perihal itu BKN berharap sistem dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga siap.

Selanjutnya untuk kesiapan lokasi tes seleksi CPNS 2018 hingga saat ini direncanakan akan dilaksanakan di 176 titik lokasi yang terdiri dari Kantor BKN Pusat, 14 Kantor Regional BKN dan 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, fasilitas mandiri dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Untuk update persiapan pendaftaran CPNS 2018, tim SSCN BKN dan admin masing-masing Instansi sedang menginput seluruh formasi.

web http://sscn.bkn.go.id akan difungsikan setelah semua K/L/D memasukkan formasi dan persyaratan pelamaran. Proses ini akan memakan waktu sampai dengan 18 September 2018.

Perihal syarat administrasi pendaftaran, Kepala BKN mengimbau seluruh Instansi penerima CPNS 2018 agar memberikan persyaratan yang wajar dan tidak menyusahkan masyarakat pelamar. Persyaratan seperti akreditasi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus disesuaikan dengan indeks prestasi di wilayah masing-masing.

Demikian informasi tentang Jadwal Pendaftaran CPNS 2018 Mulai 19 September 2018 Melalui http://sscn.bkn.go.id. semoga bermanfaat. Terima Kasih (sumber: https://ainamulyana.blogspot.com/2018/09/pendaftaran-cpns-2019-mulai-19.html)



Blog, Updated at: 6:29 PM
thumbnail

NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN SELEKSI CPNS TAHUN 2018 BERDASARKAN PERMENPAN RB NOMOR 37 TAHUN 2018

Posted by INFO PUBLIK on Tuesday, September 4, 2018

NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN SELEKSI CPNS TAHUN 2018 BERDASARKAN PERMENPAN RB NOMOR 37 TAHUN 2018

Pemerintah telah menetapkan Nilai Ambang Batas Kelulusan Seleksi CPNS Tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB) Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil  (CPNS)Tahun 2018. Nilai  ambang  batas  Seleksi  Kompetensi  Dasar  adalah  nilai minimal  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  peserta  seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. Kalau di sekolah mungkin dikenal dengan istilah KKM. Jadi jika calon Seleksi CPNS tidak mencapai batas yang ditentukan dapat dipastikan calon tersebut tidak dapat lulus seleksi CPNS.
Blog, Updated at: 6:30 AM
thumbnail

PERMENPAN RB NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PNS DAN PELAKSANAAN SELEKSI CPNS TAHUN 2018

PERMENPAN RB NOMOR 36 TAHUN 2018

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB) Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 diterbitkan sebagai persiapan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018. Tentunya, permenpan ini akan menjadi dasar dalam pelaksanaan seleksi CPNS 2018.
Blog, Updated at: 5:13 AM
thumbnail

PERMENPAN RB NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

Posted by INFO PUBLIK on Friday, August 24, 2018

Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2018 

Menurut Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum (Pemilu). Jabatan  Fungsional Penata  Kelola  Pemilihan  Umum (Pemilu)  adalah  jabatan  yang  mempunyai  ruang lingkup,  tugas,  tanggung jawab  dan  wewenang  untuk mengelola  proses  berkesinambungan  dimulai  dengan pengelolaan perencanaan Pemilu, pengelolaan tahapan kePemiluan,  pengelolaan  logistik Pemilu,  pelaksanaan Pemilu,  monitoring  evaluasi  dan  pelaporan pelaksanaan  Pemilu,  serta  penelolaan  terhadap sengketa Pemilu.
Blog, Updated at: 6:39 PM
thumbnail

PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2018

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Adapun yang dimaksud Kepala  Sekolah  adalah  guru  yang  diberi  tugas  untuk memimpin  dan  mengelola  satuan  pendidikan  yang meliputi taman  kanak -kanak  (TK),  taman  kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar  (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah  pertama  luar  biasa  (SMPLB),  sekolah menengah  atas  (SMA),  sekolah  menengah  kejuruan (SMK),  sekolah  menengah  atas  luar  biasa  (SMALB),  atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
Blog, Updated at: 12:26 PM
thumbnail

PERMENDIKBUD NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Permendikbud Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Permendikbud ini diterbitkan untuk  menyempurnakan  pedoman  organisasi perangkat  daerah  bidang  pendidikan  dan  kebudayaan sesuai  dengan  klasifikasi  dan  kriteria  pembentukan  unit pelaksana teknis daerah, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan-ketentuan  terkait  dengan  unit  pelaksana  teknis daerah.
Blog, Updated at: 12:25 PM
thumbnail

PERMENDIKBUD NOMOR 15 TAHUN 2018

PERMENDIKBUD NO 15 TAHUN 2018 

Mulai tahun pelajaran 2018/2019 Kemendikbud memberlakukan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Dalam Pasal 2 Permendikbud Nomor 15 dinyatakan 1)  Guru,  Kepala  Sekolah,  dan  Pengawas  Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal. 2)  Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.
Blog, Updated at: 12:25 PM
thumbnail

SOAL UAS / PAS KELAS 9 SEMESTER 1 (GANJIL) KURIKULUM 2013 (K13 – KURTILAS)

Soal PAS atau UAS SMP/MTS kelas 9 Semester 1/Ganjil Kurikulum 2013

Contoh Soal PAS atau UAS SMP/MTS kelas 9 Semester 1/Ganjil Kurikulum 2013 (K13 - Kurtilas). UAS / PAS adalah Ulangan atau Penilaian Akhir Semester. UAS / PAS merupakan kegiatan penilaian yang salah satunya berfungsi sebagai penyimpulan (summing up), yaitu untuk menyimpulkan apakah anak didik telah menguasai seluruh kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau belum. Penyimpulan sangat penting dilakukan guru khususnya pada saat guru diminta melaporkan hasil kemajuan anak kepada orangtua, sekolah, atau pihak lain.
Blog, Updated at: 12:19 PM
thumbnail

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN, DAN WAKIL PRESIDEN, PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Posted by INFO PUBLIK on Wednesday, August 1, 2018


Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Berikut ini beberapa kutipan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018.


Bakal Calon Anggota DPR, Anggota DPD, dan  Anggota DPRD
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 terkait Bakal Calon Anggota DPR, Anggota DPD, dan  Anggota DPR dinyatakan bahwa:

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018: Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil  bupati, walikota, wakil walikota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian  Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan  negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPRD.

Pasal 2 ayat (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan suratpengunduran diri dan tidak dapatditarik kembali.

Pasal 2 ayat (3)  Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali.

Pasal Pasal 3 ayat (1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan /atau badan usaha milik desa, atau badan lain yanganggarannya bersurnber dari keuangan negara harusmengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota  DPD.

Pasal Pasal 3 ayat (2) Pengunduran diri dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal Pasal 3 ayat (3)  Perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara  Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, dan karyawan padabadan usaha milik negara dan /atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usahamilik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan  pengaktifan kembali.

Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018: Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemiliahan umum atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya,  kecuali Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Majelis  Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, dan anggota DPD, gubemur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,  walikota, dan wakil walikota.

Pasal 18 ayat (2) Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karyawanatau pejabat badan usaha milik negara atau  badan usaha milik daerah harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 18 ayat (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diri dan ayat (2) dinyatakan dengan surat pengunduran dan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 18 ayat (4) Pejabat negara, aparatur sipil negara, anggota  Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia, karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang  mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali.

Permimaan Izin Dalam Pencaionan Presiden Dan Wakil Presiden
Presiden Jokowi menandatangani PP Nomor 32 Tahun 2018 pada 18 Juli 2018 lalu. PP tersebut mengatur soal tata cara pelaksanaan cuti kampanye bagi para pejabat yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, DPD atau menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu, aturan mewajibkan kepala daerah izin kepada presiden apabila ingin mencalonkan diri dalam Pilpres. Pasal 29 ayat (1). Pasal itu berbunyi, 'Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden.

Ayat (2) Pasal 29 berbunyi, 'Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota dalam waktu paling lama 15 hari setelah menerima surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29 ayat (4) pun menekankan, 'Surat permintaan izin gubemur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden.

Tata Cara Pelaksanaan Cuti Kampanye
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 ini, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, atau ikut serta dalam Kampanye Pemilihan Umum.  “Dalam melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud, Presiden dan Wakil Presiden harus menjalankan Cuti,” bunyi Pasal 30 ayat (2) PP ini.

Sementara menteri atau pejabat setingkat menteri, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 ini, dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan: a. berstatus sebagai anggota partai politik atau; b. anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Adapun gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan: a. sebagai calon presiden atau wakil presiden; b. berstatus anggota partai politik; atau c. anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Saat melaksanakan kampanye, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 ini, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus menjalankan cuti. Selain itu, PP ini menegaskan, Presiden, Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Cuti Presiden, Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota untuk melakukan Kampanye Pemilihan Umum disesuaikan dengan jangka waktu Kampanye Pemilihan Umum,” bunyi Pasal 33 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 ini.


Selengkapnya silahkan baca dan download  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 -----disini-----


Demikian info tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Berikut ini beberapa kutipan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018. semoga bermanfaat. Terima kasih.



Blog, Updated at: 5:41 AM
thumbnail

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA DAERAH

Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28 Tahun 2018 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.
Blog, Updated at: 5:40 AM
thumbnail

PERKA BKN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Posted by INFO PUBLIK on Sunday, July 29, 2018

PERKA BKN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAn

Peraturan Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) Nomor : 8 Tahun 2018 Tanggal : 15 Mei 2018 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara
. Peraturan ini dibuat karena metode Compufer Assisted Test merupakan salah satu sarana untuk untuk mewujudkan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain Aparatur Sipil Negara yang objektif, transparan, akuntabeldan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Blog, Updated at: 3:24 AM
thumbnail

JABATAN CPNS / PNS UNTUK KUALIFIKASI LULUSAN SMA SMK SEDERAJAT

Posted by INFO PUBLIK on Thursday, July 26, 2018

JABATAN CPNS / PNS UNTUK KUALIFIKASI LULUSAN SMA SMK SEDERAJAT

Apa saja Jabatan CPNS / PNS untuk Kualifikasi Pendidikan SMA SMK Sederajat pada rekrutmen CPNS tahun 2018 ? Kita belum dapat mengetahuinya karena saat ini belum ada Pengumuman Resmi Penerimaan CPNS tahun 2018. Namun, jika ada pertanyaan apakah lulusan SMA SMK Sederajat dapat diangkat CPNS ? Jawabannya dimungkinkan karena masih terdapat Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintahan yang bisa diisi oleh lulusan SMA / SMK Sederajat.
Blog, Updated at: 11:28 PM
thumbnail

KUALIFIKASI PENDIDIKAN JABATAN PELAKSANA PNS KEMENAG BERDASARKAN PMA NOMOR 12 TAHUN 2018

Posted by INFO PUBLIK on Wednesday, July 25, 2018

PMA Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS Pada Kementerian Agama

Jika kita sekedar ingin mengetahui kualifikasi pendidikan PNS Kemenag yang dibutuhkan untuk jabatan pelaksanaan. Kita bisa mengetahuinya dengan membaca Lampiran PMA Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS Pada Kementerian Agama. Ini disebabkan acuan penetapan kebutuhan PNS kemenang untuk jabatan pelaksana mesti mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) tersebut.
Blog, Updated at: 8:37 AM
thumbnail

PERMENDIKBUD NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERMENDIKBUD NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Untuk penguatan tata kelola dan akuntabilitas, penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menindaklanjuti hasil audit. Berkaitan dengan hal tersebut telah diterbikan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Blog, Updated at: 5:03 AM
CB