MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) TOLAK GUGATAN HASIL PILKADA KABUPATEN SUMBA TIMUR, PROVINSI NTT TAHUN 2015

Posted by INFO PUBLIK on Monday, January 18, 2016

Sebagaimana diketahui Hasil Pemilihan Bupati Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan  dr. Matius Kitu, Sp.B dan  Pdt. Abraham Litinau, S.Th. 

Adapun diktum permohonan adalah sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Rekapiulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumba Timur Nomor: 155/KPUKAB/018.434022/2015tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, beserta lampirannya;
3. Menyatakan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapiulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumba Timur Nomor: 155/KPU-KAB/018.434022/2015tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 yang direkapitulasi dari Model C1-KWK yang dipegang oleh penyelenggara pemilukada namun tidak dapat dikonfirmasi oleh Model C1-KWK dan Lampiran Model C1- KWK tidak berhologram sebagaimana yang diperuntukan bagi saksi-saksi PEMOHON dari 440 TPS, adalah tidak sah dan tidak dapat dipercaya;
4. Menyatakan bahwa Pemilukada di Kabupaten Sumba Timur Cacat Hukum;
5. Memerintahkan penyelenggaraan ulang pemilukada di Kabupaten Sumba Timur.




Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan keputusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, pukul 18.07 WIB, oleh kami Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait/kuasa hukumnya.




Blog, Updated at: 5:22 PM

0 comments:

Post a Comment

Cari Info Tulis di Sini

---------------------------------

---------------------------------

RADIO ELSHINTA

Live Streaming Radio Elshinta

---------------------------------

---------------------------------

Statistik Pengunjung

---------------------------------

CEK SKTP

CB