PERMENPANRB NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PERTEMUAN ATAU RAPAT DI LUAR KANTOR

Posted By Aina Mulyana on Wednesday, April 1, 2015 | 8:24 AM

Berikut ini isi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur


Dalam Pasal 1 Permenpanrb Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Larangan  Pertemuan Atau Rapat Di Luar Kantor disebutkan bahwa Pedoman  Pembatasan  Pertemuan/Rapat  di  Luar Kantor dalam  rangka  Peningkatan  Efisiensi  dan  Efektivitas  Kerja Aparatur yang  mengatur kriteria yang  bersifat  umum  dan merupakan  acuan  bagi  seluruh  instansi  penyelenggara pemerintahan.

Pasal 2 Permenpanrb Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Larangan  Pertemuan Atau Rapat Di Luar Kantor menyatakan bahwa Pedoman  Pembatasan  Pertemuan/Rapat  di  Luar Kantor dalam  rangka  Peningkatan  Efisiensi  dan  Efektivitas  Kerja Aparatur  sebagaimana  dimaksud  Pasal  1  yang  tercantum dalam  lampiran  merupakan  satu  kesatuan  dan  bagian  yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



ABDI
Pasal 3 Permenpanrb Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur dinyatakan bahwa  Seluruh  instansi  pemerintah/pemerintah daerah menyusun petunjuk teknis beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai  tata  kelola kegiatan  pertemuan/rapat  di  luar kantor dan  tata  cara pengawasan  dan  evaluasi  pelaksanaan kegiatan  pertemuan/rapat  di  luar  kantor  yang  efektif  dan efisien.

Pada Pasal 4 Permenpanrb Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur dinyatakan bahwa  Dengan  berlakunya  peraturan  ini,  Surat  Edaran  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Pembatasan  Kegiatan Pertemuan/Rapat  di  Luar  Kantor  dinyatakan dicabut  dan tidak berlaku.

Sedangkan pada Pasal 5 dinyatakan bahwa   Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di :  Jakarta
Pada tanggal  :  1  April  2015
MENTERI  PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  DAN REFORMASI BIROKRASI
 ttd
YUDDY CHRISNANDI




Blog, Updated at: 8:24 AM

0 comments:

Post a Comment

----------------------------------------------