PENCAIRAN DANA DESA BULAN APRIL 2015

Posted By Aina Mulyana on Friday, April 10, 2015 | 10:46 AM



Wakil Presiden M Jusuf Kalla memastikan pencairan dana desa sebesar Rp9,1 triliun bisa dilakukan di akhir April setelah proses perubahan nomenklatur lembaga pemerintahan selesai di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Ini kan baru awal April, saya kira masih ada waktu. Memang rencananya di semester pertama ini sudah harus keluar. Dengan perubahan organisasi itu kan harus dirombak lagi, tapi April ini semua akan selesai," kata Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat.

Wapres menjelaskan keterlambatan pencairan dana desa itu disebabkan oleh adanya perombakan susunan kelembagaan di Kabinet Kerja. "Sekali lagi, memang banyak perubahan-perubahan organisasi di kementerian," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Tarmizi Abdul Karim menjelaskan penyaluran dana desa tersebut dapat diproses jika sudah ada struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang jelas dari KemenPANRB.




Dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK terdapat satu kementerian baru yang fokus pada urusan pengembangan masyarakat desa, yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Menurut Tarmizi, kewenangan pencairan dana tersebut disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan, selaku bendahara umum Negara, kepada bupati dan wali kota.

"Uang itu kita titipkan ke kabupaten-kota langsung dari Bendahara Umum Negara. Supaya penggunaannya terarah, kami sedang mengharmonisasi PP Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014," jelas Tarmizi.

Saat ini, Kemendagri sedang mengevaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) melalui pemerintah daerah masing-masing desa.

Dia menambahkan implementasi dana desa akan diutamakan untuk program pelatihan bagi aparatur desa dalam mengelola uang tersebut. "Untuk tahun pertama ini akan ditekankan pada pemberian pelatihan bagi aparatur desa yang nantinya akan menjalankan dan mengelola uang tersebut," ujarnya.

Mulai 2015, setiap desa akan memperoleh dana sedikitnya Rp550 juta yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan 10 persen dari dana transfer daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terhadap pengelolaan dana tersebut, angka yang dikucurkan untuk tahap awal adalah sebesar Rp9,1 triliun guna meningkatkan sumber daya manusia dalam mengelola anggaran 10 persen dana transfer daerah tersebut.

Pemerintah juga akan menyalurkan dana desa tersebut melalui mekanisme transfer dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Setiap desa juga akan mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD kabupaten/kota berupa, pembagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) kabupaten/kota paling sedikit 10 persen.

Lalu, alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus, serta bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. 


Sumber: antaranews.com


Blog, Updated at: 10:46 AM

0 comments:

Post a Comment

----------------------------------------------