PEMERINTAH BAHAS STATUS DAN PENGHASILAN MINIMUM GURU HONORER

Posted by INFO PUBLIK on Sunday, January 25, 2015



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Rasyid Baswedan usai prosesi upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN), Selasa (25/11) pagi, mengatakan, pemerintah akan segera menetapkan penghasilan minimum untuk guru honorer.

Hal itu dilakukan karena upah yang diterima guru honorer masih sangat kecil, bahkan seringkali lebih rendah dari upah minimum regional (UMR). "Saya sudah bicara dengan Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Kita harus menetapkan batas minimum sehingga guru punya penghasilan cukup. Jangan sampai gaji guru hanya Rp 150.000-Rp 200.000. Kita harus ubah," kata Anies.

Anies mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya berinisiatif, namun keputusan tetap harus dibahas bersama dengan Menpan dan RB, Yuddy Chrisnandi, dan Presiden Joko Widodo.

Dia mengungkapkan urusan guru bukan kewenangan Kemdikbud. Proses rekrutmen guru saat ini dilakukan bersamaan dengan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil oleh Kementerian PAN dan RB, sedangkan pengelolaan guru ditangani pemerintah daerah.

Anies Baswedan mengatakan, penyelesaian permasalahan gaji guru honor tidak bisa diselesaikan secara partial, tetapi harus dituntaskan satu paket dengan status guru tersebut. "Masih banyak PR (pekerjaan rumah) untuk guru yang belum tunai. Kita belum melakukan dengan baik. Misalnya status kepegawaian, sudah statusnya tidak jelas lalu gajinya rendah pula. Tenaga kerja saja punya upah minimum, tapi guru tidak punya," ujar Anies.

"Kemendikbud telah membicarakan persoalan administrasi dan kepegawaian guru bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya.

Selain persoalan administrasi dan kepegawaian guru (status guru honorer) dan besaran yang akan ditetapkan sebagai penghasilan minimum guru honorer. pihak mana yang wajib membayar penghasilan minimum untuk guru honorer tersebut, apakah diambil dari anggaran pemerintah daerah atau pusat juga masih dibahas.

Pada bagian lain, seperti dirilis liputan6.com Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang menyatakan dukungannya terhadap perbaikan kesejahteraan dan peningkatan gaji bagi guru swasta maupun honorer. Hak tersebut sekaligus menjawab 'curhatan' Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia yang mengatakan jika gaji guru-guru swasta dan honorer ada yang masih Rp 200 ribu perbulan.

"Saya sangat kecewa, guru mendidik manusia menjadi pintar dan bermanfaat tapi perhatian masih kurang. Itu sebabnya harus kita bongkar. ‎Mari kita sama-sama bongkar. Mana ada orang yang bisa hidup dengan Rp 200 ribu 1 bulan. Di mana letak nuraninya, ini sudah pantas kita perjuangkan. Jadi jangan takut-takut," kata pria yang akrab disapa Oso itu‎ dalam acara Konfrensi Kerja Nasional (‎Konkernas) II PGRI tahun 2015, di Inna Muara, Kota Padang, ‎Sabtu (24/1/2015).

Oso menegaskan, ia akan membuka lebar-lebar pintu MPR bagi PGRI untuk menyampaikan seluruh aspirasinya. Ia menambahkan ‎aspirasi para guru tersebut akan disampaikan ke Pimpian MPR dan ke Presiden Joko Widodo.

"Saya akan bawa ini ke pimpinan (MPR) lainnya dan akan sampaikan ke Presiden.‎ Saya akan sampaikan bahwa gaji guru honorer tidak cukup sebulan hanya Rp 200 ribu. MPR akan mengimplementasi persoalan guru2 yang lama, kan saya baru di MPR. Sudah selayaknya kita perbaiki. Gaji buruh aja 1,7 juta yang paling rendah, masa gaji guru Rp 200 ribu," papar Oso.

Selain itu, Oso juga menekankan bahwa tugas dan tanggung jawab guru itu sangat berat dan mulia dimana harus menjadi orang tua setiap anak didiknya ketika berada di sekolah. Oso pun mengingatkan, setiap orang baik itu pejabat maupun lainnya yang sukses tak lepas dari peran guru yang ikut mencerdaskannya.

"Guru saya banyak, bilang Oesman kau harus lebih pintar dari saya, guru itu orang tua murid di luar rumah, itu lah hebatnya guru. ini yang mendoktrin kita sangat kurang. Saya tidak akan berdiri disini kalo tidak ada guru saya‎," tandas Oso.


Sumber sp.beritasatu.com dan Liputan6.com,


Blog, Updated at: 6:18 AM

3 comments:

  1. Terus di perjuangkan y pak. Semoga kebaikan bapak akan dibalas dengan setimpal.

    ReplyDelete
  2. Smg kebijakan ini diberlakukan juga untuk guru yang mengajar di sekolah Swasta. Krn slama ini belum ada aturan yang meaksa utk pemilik Yayasan yng memiliki sekolah, sehingga pihak sekolah/Yayasan bnyk yang sewenang2 (semau mrk) dalam memberikan honor bwt guru/karyawannya yang umumnya berdasarkan jumlah jam. tapi honor per jam nya ini yang harus ditentukan minimalnya. krn di jaman yg serba mahal ini masih ada sekolah yang memberikan honor Rp. 12.000 perjam. jadi kalo guru mengajar 24 jam berarti dia hny menerima 24 x 12000 = Rp. 288.000 perbulan, padahal ngajarnya hampir setiap hari di sekolah ybs. Buruh aja ada peraturan UMK / UMR masa utk guru dibayar semaunya.????

    ReplyDelete
  3. Kami tunggu keputusannya pak, jgn lama lama pak

    ReplyDelete

Cari Info Tulis di Sini

---------------------------------

---------------------------------

RADIO ELSHINTA

Live Streaming Radio Elshinta

---------------------------------

---------------------------------

Statistik Pengunjung

---------------------------------

CEK SKTP

CB