DOWNLOAD PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Posted By Aina Mulyana on Wednesday, October 22, 2014 | 11:37 AM

Dengan pertimbangan bahwa  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2014  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme  pemilihan  kepala  daerah  secara  tidak langsung melalui Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta  kegentingan  yang  memaksa  sesuai  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009; pemerintahan telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia atau PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Dasar pertimbangan PERPU tersebut yang menyatakan “kegentingan  yang  memaksa” sebenarnya agak rancu karena Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2014  itu sendiri belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum terasa efeknya. Namun, semangatnya untuk menempatkan “kedaulatan  rakyat  serta  demokrasi  dari  rakyat,  oleh rakyat, dan  untuk  rakyat  dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan Walikota” tentu menjadi bahan pertimbangan bagi semua warga Negara Indonesia untuk menerima PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Dengan adanya perpu ini Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk sementara dan mungkin selanjutnya dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia atau PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan  secara langsung dengan diadakan perbaiki, antara lain
1. Harus ada uji publik terhadap seorang calon kepala daerah. 
2. Harus dilakukan penghematan anggaran pilkada secara signifikan karena biaya yang dibutuhkan saat ini dirasa masih terlalu besar.
3. Mengatur dan membatasi kampanye terbuka guna mencegah benturan antar massa yang destruktif serta penghematan anggaran pemilihan kepala daerah.
4. Harus ada akuntabilitas dana kampanye tujuannya mencegah korupsi.
5. Melarang politik uang termasuk serangan fajar dan membayar partai politik yang mengusung seorang calon kepala daerah.
6. Melarang fitnah dan kampanye hitam yang bisa menyesatkan publik serta merugikan calon kepala daerah yang difitnah. Pelaku fitnah perlu diberikan sanksi hukum.
7. Melarang pelibatan aparat birokrasi yang bisa merusak netralitas.
8. Melarang pencopotan aparat birokrasi pasca pilkada, karena calon yang menang merasa tidak didukung oleh aparat birokrasi yang bersangkutan.
9. Menyelesaikan sengketa pilkada secara akuntabel, pasti dan tidak berlarut-larut serta perlu pengawasan yang efektif.
10. Mencegah kekerasan dan menuntut calon atas kepatuhan pendukungnya karena banyak kerusakan yang destruktif yang diakibatkan oleh pemilihan kepala daerah.

Bagi Anda yang ingin mendownload Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia atau PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota silahkan klik link download di bawah ini





Blog, Updated at: 11:37 AM

0 comments:

Post a Comment

----------------------------------------------