SYARAT IKUT SELEKSI CPNS 2014 TAK MESTI LULUSAN PERGURUAN TINGGI TERAKREDITASI B

Posted By Aina Mulyana on Friday, July 18, 2014 | 7:03 AM


Pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014, Kepala Bidang Perencanaan Sumberdaya Manusia Kemenpan RB Syamsul Rizal, menyatakan bahwa Kemenpan RB tengah mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, untuk menjadi PNS. Karena itu, untuk penerimaan CPNS, pemerintah tidak menerima pelamar lulusan universitas dengan akreditasi C. Hal itu berlaku baik di pusat maupun di daerah. “Kami tentu menginginkan putra-putri terbaik untuk dapat masuk dalam jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri, bahkan menetapkan pelamar harus dari universitas yang terakreditasi A,” terang Kepal Bidang Perencanaan Sumberdaya Manusia Kementerian PAN-RB Syamsul Rizal, Jumat (4/7) lalu.

Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo. Yang menyatakan, secara umum tidak ada syarat akreditasi di dalam mendaftar CPNS. Ia menjelaskan, syarat penerimaan CPNS sama dengan tahun sebelumnya, hanya saja sistem tesnya yang berbeda.  “Secara nasional tidak ada syarat yang boleh mengikuti CPNS harus lulusan dari perguruan tinggi yang terakreditasi B. Namun kalau ada bisa saja syarat tersebut karena ditambah,” tulis Eko melalui pesan singkat yang dikirimkan ke Tanjungpinang Pos, kemarin.

Seleksi pegawai ASN untuk 2014 secara keseluruhan diwajibkan menggunakan sistem computer assisted test (CAT). Disarankan kepala BKD pemerintah kabupaten/kota mulai berkoordinasi dengan kanreg BKN atau laboratorium penjaminan mutu pendidikan (LPMP) kemendikbud yang ada di provinsi, untuk mempersiapkan pelaksanaan seleksi CPNS di kabupaten dan kota.

Blog, Updated at: 7:03 AM

2 comments:

  1. Menurut pendapat saya, persyaratan akreditasi minimal “B” untuk CPNS adalah pelanggaran terhadap PP NO 98/2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 11, ayat (4).i yang berbunyi:
    “Ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah
    diakreditasi oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan”
    Jadi tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan harus akreditasi “B”…tetapi cukup “terakreditasi”.
    Meningkatkan kualitas PNS, setuju-2 saja, tetapi tidak dengan melanggar aturan..

    ReplyDelete
  2. Setuju dengan anonim.... apakah meningkatkan kualitas PNS hanya cukup dengan membatasi akreditasi? Apakah ada jaminan dengan minimal akreditasi B maka kualitas PNS sudah layak? Bukankan kualitas dari seorang PNS sendiri adalah softskill dan integritas dari masing2 individu itu sendiri. sangat aneh jika hanya itu yg menjadi patokan. Terima kasih

    ReplyDelete

----------------------------------------------