SUDAH SAAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI SELURUH INDONESIA MEMBENTUK TIM PENILAI DAERAH UNTUK PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU GOLONGAN IVA KE IVB

Posted By Aina Mulyana on Wednesday, March 5, 2014 | 7:27 AM

Sejak tahun 2013 banyak guru golongan IVa tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan kenaikan pangkat dari golongan IVa ke golongan IVb. Hal ini terjadi karena pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi belum berani membentuk Tim Penilai Daerah Angka Kredit Guru Golongan IVa ke IVb. Sedangkan di sisi lain, sejak tanggal 30 September 2012 Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun 16 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang ditunjuk, yaitu: (Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) tidak diberi wewenang lagi untuk menerima berkas pengajuan DUPAK dan pengembangan profesi Jabatan Guru golongan IVa ke IVb. Hal ini karena mengacu Permenneg PAN dan RB No.16 tahun 2009 kewenangan Penilaian Penetapan  Angka Kredit Jabatan Fungsional guru golongan IVa ke IVb merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. untuk guru yang berada di bawah pembinaan pemerintah kabupaten/kota serta  pemerintah provinsi untuk guru yang berada di bawah pembinaan pemerintah provinsi.
Tidak hanya itu, terhadap rekan-rekan guru dan kepala sekolah yang telah mengajukan berkas DUPAK dan Pengembangan Profesi golongan IVa ke IVb sebelum 30 September 2012 yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena unsur pengembangan profesi belum mencapai angka 12. Pengajuan perbaikan nilai / Angka Kredit Unsur Pengembangan Profesi tersebut khusus yang disampaikan melalui  Biro Kepegawaian Kemdikbud ditolak dengan alasan yang sama, yakni kewenangannya sudah diahlikan pada pemerintah daerah (kabupaten/kota atau provinsi).

Beberapa pemerintah kabupaten/kota sudah membuat atau menetapkan Tim Penilai Daerah Angka Kredit Guru Golongan IVa Ke IVb seperti kota Palembang (Silahkan baca : http://web.lenterapendidikan.com/daftar-isi/liputan-utama/54-naik-pangkat-ke-ivb-kenapa-tidak.html), Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah (baca: http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/12/14/183278)

Pembentukan Tim Penilai Daerah Angka Kredit Guru Golongan IVa ke IVb di Kabupaten/Kota mestinya sudah dilakukan mengacu pada edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada seluruh Dinas Pendidikan Kab/Kota Se-Indonesia, No: 89351/A4.4/KP/2012 tanggal 3 September 2012 lalu, dimana dijelaskan, pada point 5 dan 6  bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2012 usul kenaikan pangkat guru dari golongan IVa ke IVb sudah menjadi kewenangan daerah (kabupaten/kota).

Pada point 5 dijelaskan bahwa: “Berkaitan dengan batas akhir penyampaian berkas usul pada tanggal 30 September 2012 pelaksanaan tugas guru mulai 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 Tetap di perhitungkan angka kreditnya dengan menggunakan Kepmenpan Nomor 84/1993. Namun, pengajuan angka kredit untuk guru golongan IV/a disampaikan kepada pejabat penetap angka kredit masing masing melalui Sekretariat Tim Penilai instansi/Daerah (kab/kota). Sedangkan guru golongan IV/b ke atas diajukan kepada Menteri Pendidikan dan Kepegawaian Kemdikbud melalui kepala biro kepegawaian selaku Kepala Sekretariat Bersama Tim Penilai Pusat Jabatan Fungisonal Guru.
Sedangkan pada point 6 dijelaskan bahwa “Mulai tahun 2013, guru yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi pada periode oktober sudah menerapkan sistem angka kredit berdasarkan Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. OIeh karena itu, terhitung mulai 1 Oktober 2012, Sekretariat Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Biro Kepegawaian Kemdikbud atau di 16 LPMP tersebut di atas tidak lagi menerima usul penilaian dan penetapan angka kredit guru golongan IV/a yang akan naik ke golongan IV/b, karena hal tersebut menjadi kewenangan Saudara (kab/kota) sesuai dengan pasal 22 ayat (1) huruf e dan f Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.

Selain itu, Pembentukan Tim Penilai Daerah Angka Kredit Guru Golongan IVa ke IVb di Kabupaten/Kota harus dilakukan mengacu pada Permenneg PAN dan RB No.16 tahun 2009 yang tercantum dalam Pasal 22  huruf f yang  berbunyi “ Bupati/Walikota atau Kepala  Dinas  yang  membidangi  pendidikan  bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang  IIIa sampai dengan Guru  Madya,  pangkat  Pembina  golongan  ruang  IVa  di lingkungan Kabupaten/Kota”. Pasal ini mengandung makna Penetapan Angka Kredit Guru yang akan naik ke golongan IVb menjadi kewenangan Bupati/Walikota atau Kepala  Dinas  karena kedudukan guru saat itu masih ada pada golongan IVa.

Untuk Anda yang membutuhkan Referensi di atas silahkan Download melalui link di bawah ini (keabsahan kedua dokumen ini dapat diverifikasi pada kementerian pendidikan dan kebudayaan).

Mudah-mudahan artikel saya ini bisa memberikan inspiratif dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia untuk segera membentuk Tim Penilai Daerah Angka Kredit Guru Golongan IVa ke IVb, sehingga hak guru untuk mengajukan kenaikan pangkat tidak terabaikan.



Blog, Updated at: 7:27 AM

1 comments:

----------------------------------------------